News
Selamat datang di Portal Berita Satu Media News, ikuti terus untuk mendapatkan berita dan informasi terbaru serta terupdate seputar Politik, Pemerintahan, Ekonomi, Olahraga, Kesehatan, Pendidikan serta Hukum dan Kriminal.

Fraksi Gerindra Ungkap Alasan Penolakan RAPBD Perubahan Bandarlampung

banner 468x60

BANDARLAMPUNG – Fraksi Gerindra dan Golkar DPRD Kota Bandarlampung kompak menolak RAPBD Perubahan tahun 2023.

Dalam rapat finalisasi Badan Anggaran (Banang) yang digelar di ruang rapat DPRD Bandarlampung, Rabu (27/9), Ketua Fraksi Gerindra Darma Setyawan dan Ketua Fraksi Golkar Ali Wardhana mengungkap alasan penolakan tersebut.

banner 325x300


Fraksi Gerindra beralasan, penolakan persetujuan penandatangan RAPBD Perubahan lantaran merasa kurangnya transparansi. Sedangkan Fraksi Golkar merasa belum mengerti dengan apa yang disepakati.

Anggota Banang DPRD Bandarlampung dari Fraksi Gerindra, Rizaldi Adrian menyatakan sejak awal pihaknya menyayangkan sejumlah proyeksi pendapatan. Antara lain seperti rencana penjualan aset milik Pemkot Bandarlampung

Selain itu menurut Rizaldi Adrian, Fraksi Gerindra melihat RAPBD Perubahan Kota Bandarlampung 2023 masih berisi program kegiatan yang bersifat seremonial yang cenderung membebani anggaran. Akibatnya, defisit Pemerintah Kota Bandarlampung hingga saat ini belum bisa diatasi.

”Kami minta eksekutif menyusun anggaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Jadi tidak boleh asal-asalan,” sebut Rizaldi Adrian.


Seharusnya, kata dia, Pemkot Bandarlampung bisa lebih sensitif dalam perencanaan belanja daerah. Salah satunya dengan memperhatikan defisit anggaran. 

Ia mengingatkan, penyusunan proyeksi pendapatan juga tidak boleh dilakukan dengan logika terbalik. Idealnya, ada anggaran dahulu, baru disusun rencana belanja.

“Kami lihat justru kebalikannya. Belanja sekian, baru diakali sumber pendapatannya. Ya, salah satunya ya jual aset,” tandasnya. 

Terkait pernyataan Kepala BPKAD bahwa penjualan aset baru dilakukan kalau realisasi pendapatan tidak tercapai, Rizaldi menyebut hal itu sebagai bentuk ketidakpercayaan pemkot atas realisasi target pendapatan. 


Karena itu Fraksi Gerindra DPRD Bandarlampung berharap pemkot tidak membuat kebijakan yang akhirnya bisa membebani anggaran atau menambah hutang baru.

Menanggapi hal itu, Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana malah menyebut penolakan tersebut merupakan dinamika politik.

“Fokus untuk pelayanan masyarakat. Alhamdulillah sekarang sudah disahkan oleh DPRD. Walaupun ada dua fraksi yang tidak menandatanganinya, Golkar dan Gerindra. Ya nggak apa-apa, namanya juga dinamika politik, harus kita jalani,” tukasnya. (SMN)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *