News
Selamat datang di Portal Berita Satu Media News, ikuti terus untuk mendapatkan berita dan informasi terbaru serta terupdate seputar Politik, Pemerintahan, Ekonomi, Olahraga, Kesehatan, Pendidikan serta Hukum dan Kriminal.
Berita  

Gelar FGD, Komnas PA Bandarlampung Ajak Semua Pihak Bersinergi

banner 468x60

BANDARLAMPUNG – Komnas Perlindungan Anak Kota Bandarlampung menggelar perayaan Hari Anak Nasional 2023 sekaligus Focus Group Discussion di Sparks Hotel, Kamis (27/7).

Dihadiri Dinas PPPA Provinsi Lampung, Polda Lampung, Universitas Lampung, Pegadaian, PTPN 7 dan Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari.

FGD kali ini mengangkat tema ‘Optimalisasi Peran Lembaga Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Masyarakat, Dunia Pendidikan dan Dunia Usaha Dalam Memberikan Perlindungan yang Optimal untuk Anak Indonesia Beserta dengan Hak-hak nya’.

Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Bandarlampung, Ahmad Apriliandi menyoal tingginya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak.

“Masalah ini seperti fenomena gunung es, kami yakin bahwa selain yang sudah melapor masih banyak lainnya yang belum terungkap,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak bersinergi untuk lebih memerhatikan kesejahteraan anak khususnya di Lampung.

“Kami berencana menghidupkan lagi kelompok CSR atau Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak agar dunia usaha juga bisa lebih terlibat dalam membangun perlindungan yang optimal untuk anak di Provinsi Lampung,” tegasnya.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri sepakat jika perlindungan anak butuh dukungan dari seluruh stakeholder.

“Alangkah lebih baik BUMN dan dunia usaha tidak jalan sendiri-sendiri. Karena terbukti dengan arah pembangunan yang saat ini mulai memikirkan kebutuhan anak, Pemprov Lampung sudah kali kedua dapat predikat Provinsi Layak Anak,” jelasnya.

Dalam kesempatan sama, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengingatkan pemerintah jika penghargaan Provinsi atau Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sebuah tanggungjawab baru.

“Penghargaan justru merupakan tantangan dan sudah jadi tanggungjawab pemerintah membuktikan apakah wilayahnya memang layak mendapat predikat itu,” kata dia.

Sebagai inisiator dan pendorong Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Taufik Basari mencatat ada beberapa poin yang masih jadi permasalah di Provinsi Lampung.

Mulai dari kurangnya akses pendidikan yang digambarkan dengan sengkarut PPDB sistem zonasi. Masalah kesehatan anak yang bisa dilihat dari masih tingginya angka stunting. Hingga masalah kebersihan lingkungan yang sempat viral di media sosial.

“Ini harus jadi perhatian, jangan sampai untuk menghadapi masalah-masalah besar ini alokasi anggarannya malah yang paling kecil. Juga harus dipastikan SDM yang menangani masalah ini benar-benar yang berkualitas,” tukasnya. (SMN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *