News
Selamat datang di Portal Berita Satu Media News, ikuti terus untuk mendapatkan berita dan informasi terbaru serta terupdate seputar Politik, Pemerintahan, Ekonomi, Olahraga, Kesehatan, Pendidikan serta Hukum dan Kriminal.

Angka Putus Sekolah Tinggi, Mirza Soroti Sengkarut PPDB Sistem Zonasi

banner 468x60

BANDARLAMPUNG – Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencatat terdapat 15.965 pelajar di Lampung yang putus sekolah sepanjang Januari – Juni 2023. Angka itu melingkupi semua jenjang pendidikan formal mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK se Lampung.

Jenjang SMA/SMK menjadi penyumbang terbesar angka putus sekolah, yaitu 6.334 orang. Kemudian SD 5.682 orang dan SMP 3.679 orang.

banner 325x300

Penambahan angka tersebut sebagian besar terjadi usai masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Banyak anak yang tak lolos PPDB akhirnya putus sekolah. Aturan sistem zonasi yang menyatakan jika di SMA terdekat peserta didik tak lolos maka dia tidak bisa bersekolah di SMA negeri manapun dianggap jadi penyebab.

Bersekolah di SMA swasta bisa jadi opsi, yang menjadi persoalan, banyak orang tua tak mampu menyekolahkan anak di swasta karena kendala biaya.

Penambahan jumlah sekolah negeri digadang bisa jadi solusi. Bandarlampung yang notabene daerah dengan penduduk paling padat diminta untuk diprioritaskan urusan ini.

Belakangan, rencana pembangunan sekolah baru digulirkan Pemprov Lampung, lokasinya di Mesuji dan Tanggamus. Alasannya bukan skala prioritas, bukan pula soal kepadatan penduduk, tapi karena Pemprov tak punya lahan memadai di ibukotanya sendiri.

“Permasalahannya karena kita memerlukan lahan. Karena dalam syarat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu harus ada lahan tanah yang bersertifikat milik Pemda,” jelas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Tommy Efra Hardanta kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi V sekaligus Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan alangkah lebih baik jika Pemerintah Pusat merubah regulasi PPDB sistem zonasi.

“Menurut saya (tingginya angka putus sekolah ,red) adalah akibat dari kebijakan PPDB zonasi yang tidak dibarengi dengan kebijakan di daerah. Karena banyak sekali di daerah-daerah ini yang sebenarnya tidak layak PPDB diberlakukan,” jelas Ketua DPD Gerindra Provinsi Lampung yang akrab disapa Mirza itu, melalui sambungan  telepon, Selasa (11/7).

Mirza mencontohkan, di Lampung Utara misalnya, masih ada beberapa Kecamatan tak punya SMA negeri. Bahkan, lanjut dia, di ibukota Bandarlampung saja masih ada setidaknya dua Kecamatan yang belum punya gedung SMA.

“Artinya hak anak untuk masuk SMA negeri belum mampu diwujudkan pemerintah,” kata dia.

Sementara untuk membangun sekolah negeri yang baru bukan perkara gampang. Terlebih untuk wilayah perkotaan, mahalnya harga lahan dipadu keterbatasan anggaran Pemda tentu jadi ganjalan besar.

“Jadi belum tentu setahun jadi kan, misal untuk menambah sekolah di Kecamatan Rajabasa saja tahun ini (anggaran) baru bisa mengakomodir pembelian lahan. Tahun depan penganggaran pembangunan gedung, baru di tahun ketiga bangunan sekolah negeri bisa terwujud,” jelasnya.

Pada akhirnya, kata Mirza, Pemerintah Pusat mesti melihat dan menyadari bahwa PPDB sistem zonasi belum cocok diberlakukan untuk tiap daerah di Indonesia.

“Solusi paling relevan hapus PPDB sistem zonasi, kembalikan ke sistem lama. Atau Pemerintah Pusat mensubsidi anggaran untuk pembangunan gedung SMA di seluruh daerah. Selain itu, bisa juga memberikan beasiswa penuh kepada anak yang memang di Kecamatan itu tak ada sekolah negeri agar bisa tetap bersekolah di swasta,” tukasnya. (SMN)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *